Asta Cita Jadi Modal, Sherly Gas Pol Majukan Maluku Utara!
Sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda benar-benar tancap gas! Beliau menegaskan kalau semua program kerja Pemprov Malut itu sejalan dan nyambung banget sama program strategis nasional, terutama yang namanya Asta Cita dari Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, apa yang dikerjakan di Malut itu bukan jalan sendiri, tapi bareng-bareng sama visi besar negara. Ini disampaikan langsung sama Gubernur Sherly waktu ngasih sambutan di acara pelantikan Pengurus Daerah Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) Provinsi Maluku Utara di Aula Nuku, Asrama Haji Ternate, hari Minggu kemarin (27/04).
“Program kami semuanya in-line dan bersumber dari program strategis nasional, program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo bahwa negara harus hadir,” kata Sherly Tjoanda dengan mantap di depan pengurus GEMIRA dan para tamu undangan. Filosofi ‘negara harus hadir’ ini jadi pedoman utama. Artinya, pemerintah provinsi itu ada buat masyarakat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, dan bikin hidup rakyat jadi lebih baik. Ini bukan cuma janji, tapi beneran jadi pegangan buat bikin program yang ngena di hati dan kehidupan sehari-hari warga Maluku Utara. Kehadiran negara ini penting banget, apalagi di daerah kepulauan seperti Malut.
Mengemban Amanah Langsung dari Istana¶
Gubernur Sherly, yang tercatat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, juga sempat cerita sedikit soal momen pelantikannya yang sakral di Istana Negara beberapa waktu lalu. Beliau masih ingat betul pesan Presiden Prabowo Subianto buat semua kepala daerah yang baru dilantik. Pesannya tegas dan jelas: harus benar-benar mengabdi buat rakyat dan menjaga persatuan bangsa dengan sekuat tenaga. Ini bukan tugas enteng, tapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan hati nurani.
Presiden Prabowo waktu itu bilang kalau masyarakat Indonesia itu satu, menyatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu kekayaan, bukan pemecah belah. Oleh karena itu, para kepala daerah diharapkan bisa hadir di tengah masyarakat, bekerja keras buat ningkatin kesejahteraan, dan bikin kualitas hidup masyarakat jadi makin oke. “Saat pelantikan di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu atau menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Presiden mengharapkan kepada semua kepala daerah yang dilantik untuk hadir bertugas meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutur Sherly, mengulang kembali amanah penting dari pemimpin negara.
Amanah dari Presiden ini jadi semacam kompas bagi Gubernur Sherly. Bahwa tugas utamanya adalah melayani masyarakat, tanpa pandang bulu, dan memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Menjaga persatuan di Maluku Utara yang punya latar belakang beragam juga jadi poin krusial. Ini sejalan sama semangat Asta Cita yang pasti juga bicara soal persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dasar pembangunan.
Fokus 100 Hari Kerja: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur¶
Dalam kesempatan yang sama, Sherly Tjoanda juga nggak sungkan memaparkan beberapa program prioritas yang sudah disiapkan Pemprov Malut dalam 100 hari kerja pertamanya. Ini ibarat sprint awal buat menunjukkan keseriusan dan arah pembangunan ke depan. Beliau menekankan kalau fokus utama dalam periode singkat ini diarahkan ke tiga sektor krusial yang jadi pondasi kemajuan daerah: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tiga pilar ini dipilih karena punya dampak langsung yang signifikan terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Izinkan saya menjelaskan program singkat kami dalam 100 hari, dimana saya dan Wakil Gubernur telah menyiapkan program prioritas kami yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Gubernur. Pemilihan tiga sektor ini bukannya tanpa alasan. Pendidikan adalah kunci buat mencetak sumber daya manusia unggul. Kesehatan adalah modal dasar agar masyarakat bisa produktif. Sementara infrastruktur adalah urat nadi yang menghubungkan wilayah, melancarkan perekonomian, dan membuka akses layanan publik. Di Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau, infrastruktur memegang peranan yang super vital. Membangun jembatan, jalan, pelabuhan, dan fasilitas dasar lainnya di pulau-pulau terpencil itu tantangan sekaligus keharusan.
Dalam 100 hari ini, Pemprov Malut berupaya meletakkan dasar-dasar kuat di tiga area ini. Tentu saja, 100 hari itu waktu yang singkat untuk menyelesaikan semua masalah, tapi ini cukup untuk memulai langkah-langkah strategis dan menunjukkan komitmen. Keberhasilan program 100 hari ini juga akan jadi indikator awal keberhasilan kepemimpinan beliau.
Pendidikan: Bebas Biaya dan Beasiswa¶
Masuk ke detail per sektor, di bidang pendidikan, Gubernur Sherly membeberkan langkah konkret yang udah diambil Pemprov Malut. Salah satu yang bikin lega banyak orang tua adalah program menggratiskan biaya komite buat siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Program ini resmi berlaku sejak bulan April 2025. Bayangkan, berapa banyak beban orang tua yang terangkat dengan adanya kebijakan ini? Pendidikan menengah atas yang tadinya mungkin terasa berat karena ada biaya tambahan, kini jadi lebih terjangkau.
Langkah ini adalah wujud nyata dari komitmen ‘negara harus hadir’ di sektor pendidikan. Memastikan setiap anak usia sekolah menengah di Maluku Utara bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan yang tidak perlu. Ini penting banget buat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
Nggak cuma di level SMA/SMK, Sherly juga menyoroti upaya pemerintah daerah buat ningkatin akses pendidikan tinggi. Pemprov Malut meluncurkan program keren namanya KIP Kuliah Daerah. Program ini lahir dari kolaborasi apik antara Pemprov Malut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (mungkin maksudnya Kemendikbudristek ya, dalam konteks berita 2025), serta para rektor perguruan tinggi yang ada di Malut yang kampusnya sudah terakreditasi.
“Begitu pun beasiswa untuk mahasiswa. Saat mendapat kunjungan dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan hasil kolaborasi dengan para rektor kampus se-Maluku Utara yang terakreditasi, Pemprov Malut melaunching KIP Kuliah Daerah,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan institusi pendidikan lokal untuk membuka lebih banyak pintu kesempatan bagi generasi muda Malut. KIP Kuliah Daerah ini melengkapi KIP Kuliah yang sudah ada di tingkat nasional, memperluas jangkauan beasiswa bagi anak-anak daerah.
Sherly memastikan, di tahap awal, program KIP Kuliah Daerah ini akan membiayai setidaknya 1.000 mahasiswa. Angka 1.000 ini lumayan signifikan lho, artinya ada seribu anak muda Malut yang berkesempatan kuliah dan meraih cita-cita tanpa pusing memikirkan biaya. Selain itu, beliau juga menyebut pentingnya pelibatan sektor swasta buat memperluas jangkauan program beasiswa ini. Menggandeng perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Malut untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan tinggi adalah langkah cerdas. Ini menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sumber daya manusia.
“Kami menanggung beasiswa untuk 1000 anak dan juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengambil porsi masing-masing, karena kami percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menghapus kemiskinan struktural,” tegasnya. Kalimat terakhir ini kuat banget pesannya. Pendidikan bukan cuma soal sekolah atau kuliah, tapi alat powerful buat memutus rantai kemiskinan yang kadang sudah mengakar secara turun-temurun. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, diharapkan anak-anak Malut bisa punya kesempatan yang sama, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitas mereka. Ini adalah investasi jangka panjang yang paling berharga.
Kesehatan: Menuju UHC Prioritas¶
Beralih ke sektor kesehatan, Gubernur Sherly juga punya kabar baik nih. Beliau memaparkan hasil koordinasi dengan para kepala daerah sepuluh kabupaten/kota se-Malut dalam forum Musrenbang yang digelar bareng BPJS Kesehatan. Hasilnya? Mantap! Diputuskan kalau tahun 2025 ini, Maluku Utara bakal menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Apa itu UHC? Singkatnya, UHC itu jaminan kesehatan semesta. Artinya, sebagian besar masyarakat bakal punya akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kesulitan finansial.
“Setelah hasil rapat koordinasi dengan sepuluh kepala daerah pada Musrembang bersama BPJS Kesehatan diputuskan, tahun 2025 Maluku Utara akan UHC Prioritas,” jelas Sherly. Keputusan ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata. BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program JKN-KIS punya peran kunci di sini. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam Musrenbang membuktikan kalau perencanaan program UHC ini sudah melibatkan pihak yang berkompeten dan punya infrastruktur yang memadai.
Gubernur Sherly menambahkan, kalau nggak ada kendala berarti, dalam waktu dekat, tepatnya bulan Mei atau Juni 2025, sekitar 82 persen masyarakat Maluku Utara sudah bisa menikmati akses layanan kesehatan gratis melalui skema UHC Prioritas ini. Angka 82 persen itu cakupan yang luas lho! Artinya, sebagian besar penduduk Maluku Utara nggak perlu khawatir lagi soal biaya berobat kalau sakit. Ini jelas bakal sangat membantu, terutama buat masyarakat di pelosok atau yang kondisi ekonominya pas-pasan.
“Jika tidak ada kendala, 82 persen dari masyarakat Maluku Utara di bulan Mei atau Juni ini sudah mendapatkan akses kesehatan gratis UHC Prioritas,” kata Sherly. Memiliki jaminan kesehatan itu memberikan rasa aman. Masyarakat bisa fokus mencari nafkah dan berkegiatan tanpa dihantui ketakutan akan biaya rumah sakit yang mahal jika tiba-tiba jatuh sakit. Akses kesehatan yang mudah dan terjangkau juga berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas.
Penerapan UHC Prioritas ini juga sejalan dengan semangat ‘negara harus hadir’. Negara hadir dengan menjamin warganya mendapatkan hak dasar atas kesehatan. Tantangannya tentu ada, seperti pemerataan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil, dan kualitas layanan itu sendiri. Tapi dengan komitmen yang kuat dari Pemprov dan pemerintah daerah lainnya, capaian 82% UHC di pertengahan 2025 ini jadi langkah awal yang luar biasa. Ini bukti kalau visi besar Asta Cita yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat benar-benar diterjemahkan dalam program-program konkret di daerah.
Selain pendidikan dan kesehatan, sektor infrastruktur juga jadi prioritas 100 hari. Meski nggak dijelaskan detail programnya dalam kutipan ini, bisa dibayangkan bahwa fokusnya mungkin pada perbaikan jalan, jembatan, pelabuhan, atau akses dasar lainnya yang sangat dibutuhkan di Maluku Utara yang geografisnya kepulauan. Peningkatan infrastruktur ini akan mendukung sektor lain, seperti mempermudah distribusi logistik (termasuk obat-obatan dan buku pelajaran), meningkatkan konektivitas antar pulau, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata dan perdagangan.
Secara keseluruhan, apa yang dipaparkan Gubernur Sherly Tjoanda ini menunjukkan keseriusan dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dengan menjadikan Asta Cita sebagai modal dan panduan, program-program yang dicanangkan, terutama di 100 hari pertama, menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan gratis, beasiswa, dan jaminan kesehatan UHC adalah langkah-langkah nyata yang patut diapresiasi. “Gas pol” yang dimaksud di judul tampaknya bukan cuma slogan, tapi tercermin dalam kecepatan dan ketepatan sasaran program-program tersebut. Tentu saja, perjalanan masih panjang, tantangan pasti ada. Tapi dengan pondasi yang kuat dan semangat ‘negara hadir’, harapan untuk Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera terasa semakin dekat.
Bagaimana menurutmu langkah-langkah awal Gubernur Sherly Tjoanda ini? Apakah program-program prioritasnya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maluku Utara? Yuk, bagi pendapatmu di kolom komentar!
Posting Komentar