Beranda berita bpjs bpjs kesehatan iuran bpjs kenaikan iuran bpjs

Bye Bye Kelas BPJS! Iuran Terbaru Mulai 3 Mei 2025 Bocor Nih!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Bye Bye Kelas BPJS Iuran Terbaru

Siap-siap nih, ada kabar penting buat kamu para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan! Sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal bakal dihapus sebentar lagi. Gantinya, mulai Juli 2025, kita akan punya sistem baru yang namanya Kelas Rawat Inap Standar, disingkat KRIS. Perubahan ini pastinya bikin banyak orang bertanya-tanya, terutama soal iuran bulanan. Apakah bakal naik, turun, atau sama aja?

Sampai saat artikel ini ditulis (dengan informasi per 3 Mei 2025), pemerintah belum secara resmi mengeluarkan peraturan baru yang menentukan besaran iuran untuk sistem KRIS nanti. Jadi, patokan iuran yang berlaku sekarang masih mengacu pada aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan ini yang membedakan iuran berdasarkan jenis kepesertaan dan kelas perawatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Ghufron Mukti, juga sudah mengonfirmasi kalau sampai sekarang belum ada keputusan final soal tarif iuran di era KRIS. Beliau menegaskan bahwa aturan hukum mengenai besaran iuran ini masih digodok. Jadi, semua angka yang beredar saat ini terkait iuran KRIS masih bersifat spekulasi atau belum resmi. Kita tunggu saja pengumuman resminya dari pemerintah, ya.

Di tengah ketidakpastian iuran baru, ada baiknya kita memahami dulu kenapa sih sistem kelas ini mau dihapus dan diganti KRIS. Tujuannya utama adalah buat menyeragamkan fasilitas ruang rawat inap di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, diharapkan semua peserta JKN, nggak peduli latar belakangnya, bisa dapat fasilitas rawat inap yang standar dan layak. Ini sejalan sama prinsip keadilan sosial dalam jaminan kesehatan.

Sistem KRIS ini bukan cuma ganti nama, tapi juga menetapkan dua belas kriteria standar fasilitas rawat inap yang wajib dipenuhi rumah sakit. Apa aja sih kriteria itu? Mari kita bedah satu per satu supaya makin paham.

12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Penerapan KRIS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan akses bagi seluruh peserta JKN. Ada 12 kriteria spesifik yang harus dipenuhi setiap kamar rawat inap di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini dia rinciannya:

  1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi: Artinya, bahan bangunan kamar seperti lantai, dinding, dan langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak menyerap debu atau cairan berlebih. Ini penting banget buat menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit.
  2. Ventilasi udara: Setiap kamar rawat inap harus punya sistem ventilasi yang baik untuk memastikan sirkulasi udara segar. Standar ventilasi ini biasanya diukur dalam jumlah pergantian udara per jam. Udara yang baik membantu kenyamanan pasien dan staf, serta mengurangi risiko penularan penyakit lewat udara.
  3. Pencahayaan ruangan: Kualitas pencahayaan di dalam kamar juga diatur. Cahaya yang cukup dan sesuai standar penting untuk aktivitas pasien, kenyamanan visual, dan juga memudahkan staf medis dalam melakukan pemeriksaan atau tindakan. Pencahayaan tidak boleh terlalu gelap atau terlalu terang.
  4. Kelengkapan tempat tidur: Setiap tempat tidur pasien harus dilengkapi dengan dua stop kontak dan juga nurse call atau tombol panggil perawat. Stop kontak penting buat kebutuhan pasien (misalnya mengisi daya ponsel atau laptop) dan alat medis. Nurse call vital untuk keselamatan pasien agar bisa memanggil bantuan segera saat dibutuhkan.
  5. Nakas per tempat tidur: Pasien berhak mendapatkan nakas atau lemari kecil di samping tempat tidurnya. Nakas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang pribadi pasien agar mudah dijangkau. Ini menambah kenyamanan pasien selama dirawat.
  6. Temperatur ruangan: Suhu ruangan rawat inap juga ada standarnya. Rumah sakit harus bisa menjaga temperatur ruangan agar nyaman bagi pasien, biasanya dalam rentang suhu tertentu yang ideal untuk kesehatan. Kestabilan suhu ini penting, terutama bagi pasien dengan kondisi tertentu yang sensitif terhadap perubahan suhu ekstrem.
  7. Pembagian ruang rawat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi/non infeksi): Pembagian ini wajib dilakukan untuk memastikan privasi pasien dan mencegah penularan penyakit. Pasien laki-laki dan perempuan dirawat terpisah, begitu juga pasien anak dan dewasa. Pasien dengan penyakit menular harus ditempatkan di ruang terpisah dari pasien non-infeksi.
  8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur: Nah, ini salah satu poin penting yang paling terasa bedanya dari sistem kelas lama. Di era KRIS, jumlah maksimal tempat tidur dalam satu ruangan akan diatur. Diharapkan tidak terlalu padat agar pasien merasa lebih nyaman dan privasinya terjaga. Kualitas tempat tidurnya sendiri juga harus memenuhi standar kenyamanan tertentu.
  9. Tirai/partisi antar tempat tidur: Setiap tempat tidur harus punya tirai atau partisi yang bisa ditutup untuk memberikan privasi kepada pasien saat diperlukan. Ini adalah hak pasien yang sangat mendasar.
  10. Kamar mandi dalam ruangan rawat: Setiap ruangan rawat inap standar harus memiliki kamar mandi di dalamnya. Pasien jadi lebih mudah mengakses toilet tanpa harus keluar ruangan atau berbagi dengan banyak orang di luar kamar. Ini juga meningkatkan kenyamanan dan kebersihan.
  11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas: Kamar mandi yang ada di dalam ruangan harus didesain agar mudah diakses oleh pasien, termasuk pasien lanjut usia atau penyandang disabilitas. Ini bisa berarti ada handrail (pegangan tangan), lantai anti selip, atau ruang gerak yang cukup.
  12. Oksigen sentral: Setiap tempat tidur pasien harus memiliki akses ke oksigen sentral. Ini sangat penting untuk pasien yang sewaktu-waktu membutuhkan bantuan pernapasan mendadak. Akses oksigen yang cepat dan mudah di setiap tempat tidur bisa menyelamatkan nyawa.

Dengan 12 kriteria ini, harapannya fasilitas rawat inap di rumah sakit bisa lebih seragam dan kualitasnya meningkat secara keseluruhan. Tidak ada lagi perbedaan mencolok antara fasilitas yang didapatkan peserta kelas 1, 2, atau 3 seperti sebelumnya.

Polemik Iuran di Era KRIS: Sama Rata atau Tetap Berbeda?

Salah satu pertanyaan terbesar terkait KRIS adalah bagaimana dengan iurannya? Apakah semua peserta, dari yang tadinya kelas 1 sampai kelas 3, akan membayar iuran dengan besaran yang sama?

Menurut Bapak Ali Ghufron Mukti, ini adalah isu krusial yang masih dibahas. Beliau sempat menyampaikan pandangannya bahwa jika iurannya disamaratakan untuk semua peserta (misalnya, semua membayar Rp 70.000 per bulan seperti iuran kelas 3 yang disubsidi pemerintah saat ini), itu akan menyalahi prinsip kesejahteraan sosial.

Kenapa begitu? Karena kalau iurannya sama, bagi orang yang berpenghasilan tinggi mungkin jumlah Rp 70.000 itu tidak terasa berat sama sekali. Tapi, bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, angka tersebut bisa jadi tetap memberatkan. Padahal, konsep BPJS Kesehatan itu adalah gotong royong, di mana yang mampu membantu yang kurang mampu. Sistem gotong royong ini diharapkan tercermin juga dalam besaran iuran.

Oleh karena itu, kemungkinan besar pemerintah akan mencari formula iuran yang baru. Bisa jadi ada penyesuaian tarif yang tidak serta-merta disamakan persis, atau mungkin ada skema subsidi yang lebih tertarget. Kita tunggu saja bagaimana keputusan finalnya nanti.

Mengintip Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Saat Ini (Sebelum KRIS)

Meskipun sistem kelas mau dihapus, penting juga buat tahu besaran iuran yang saat ini masih berlaku, berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020. Ini bisa jadi gambaran awal atau perbandingan dengan tarif KRIS nanti. Iuran ini dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan:

  • Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Peserta Bukan Pekerja (BP):

    • Untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan. Khusus periode Juli-Desember 2020, peserta hanya bayar Rp 25.500, sisanya Rp 16.500 disubsidi pemerintah. Per 1 Januari 2021, iuran peserta menjadi Rp 35.000, sementara pemerintah tetap beri subsidi Rp 7.000.
    • Untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
    • Untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.

  • Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri):

    • Iuran sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

  • Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta:

    • Iuran sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

  • Iuran Keluarga Tambahan PPU:

    • Untuk anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dari PPU, besar iuran adalah 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dan dibayar oleh peserta PPU yang bersangkutan.

  • Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan:

    • Iuran dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah.

  • Peserta Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan:

    • Iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dan dibayar oleh Pemerintah.

Seperti yang terlihat dari rincian di atas, iuran BPJS Kesehatan saat ini memang sangat bervariasi, tergantung pada jenis kepesertaan dan kelas yang dipilih/ditentukan. Dengan sistem KRIS yang menyamakan fasilitas, penentuan iuran baru menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan agar tetap adil dan berkelanjutan.

Perbedaan Fasilitas di Era Kelas BPJS (Sebelum KRIS)

Sebelum KRIS benar-benar diterapkan dan kelas 1, 2, 3 dihapus, ada beberapa perbedaan fasilitas yang signifikan antar kelas tersebut. Ini penting untuk diketahui sebagai perbandingan dan pemahaman mengapa standarisasi fasilitas melalui KRIS itu diperlukan.

1. Besaran Iuran Bulanan:

Ini perbedaan yang paling mencolok dan menjadi dasar pembagian kelas. Mengacu Perpres 64 Tahun 2020:

  • Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
  • Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
  • Kelas 3: Rp 35.000 per bulan (setelah subsidi pemerintah)

Perbedaan iuran ini mencerminkan perbedaan manfaat dan fasilitas yang didapatkan, terutama pada ruang rawat inap.

2. Fasilitas Ruang Rawat Inap:

  • Kelas 1: Biasanya mendapat kamar rawat inap dengan kapasitas minimal 2 hingga 4 orang per ruangan. Pasien di kelas ini seringkali punya pilihan untuk naik kelas ke ruang VIP (jika tersedia) dengan tambahan biaya yang ditanggung sendiri di luar tanggungan BPJS.
  • Kelas 2: Umumnya mendapat kamar rawat inap dengan kapasitas minimal 3 hingga 5 orang per ruangan. Mirip dengan kelas 1, pasien kelas 2 juga bisa mengajukan pindah ke kelas yang lebih tinggi (kelas 1 atau VIP) dengan membayar selisih biaya sendiri.
  • Kelas 3: Mendapat kamar rawat inap dengan kapasitas yang lebih padat, minimal 4 hingga 6 orang, bahkan kadang lebih, per ruangan. Jika ruang rawat inap kelas 3 di rumah sakit rujukan penuh, pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain yang masih punya ketersediaan kamar kelas 3.

Perbedaan kepadatan dan fasilitas di ruang rawat inap inilah yang paling sering menjadi sorotan dan salah satu alasan utama pengimplementasian KRIS. KRIS berusaha menyamakan standar minimal fasilitas fisik kamar agar lebih layak dan manusiawi untuk semua peserta.

3. Manfaat Bantuan Kacamata:

Selain iuran dan fasilitas kamar, ada juga perbedaan besaran subsidi atau bantuan yang diberikan BPJS Kesehatan untuk pembelian kacamata. Besaran ini sudah mengalami kenaikan per Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023:

  • Hak rawat Kelas 3: Mendapat subsidi kacamata Rp 165.000.
  • Hak rawat Kelas 2: Mendapat subsidi kacamata Rp 220.000.
  • Hak rawat Kelas 1: Mendapat subsidi kacamata Rp 330.000.

Subsidi ini diberikan setiap dua tahun sekali per peserta. Artinya, kamu tidak bisa mengajukan klaim subsidi kacamata setiap tahun, harus menunggu dua tahun sejak klaim terakhir. Pembelian kacamata di luar ketentuan ini atau dengan harga melebihi subsidi yang ditanggung BPJS akan menjadi tanggungan pribadi peserta.

Menanti Keputusan Iuran KRIS dan Persiapan Kita

Meskipun tanggal implementasi KRIS sudah semakin dekat (Juli 2025), detail paling krusial soal iuran memang masih belum diumumkan secara resmi. Ini wajar, mengingat penetapan iuran baru adalah hal yang sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, dan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan, kemampuan bayar masyarakat, serta prinsip keadilan.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan pastinya sedang bekerja keras merumuskan skema iuran terbaik yang tidak memberatkan peserta, terutama yang berpenghasilan rendah, tapi juga tetap menjamin keberlangsungan program JKN secara keseluruhan.

Bagi kita sebagai peserta JKN, yang bisa dilakukan saat ini adalah terus memantau informasi resmi dari sumber terpercaya seperti BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya mengenai besaran iuran baru.

Tetap aktif membayar iuran bulanan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini adalah kewajiban agar kepesertaan tidak non-aktif dan tetap bisa mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sekarang sudah sangat mudah, bisa lewat aplikasi Mobile JKN, mobile banking, dompet digital, kantor pos, sampai minimarket terdekat.

Transisi dari sistem kelas ke KRIS ini adalah langkah besar menuju pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Dengan fasilitas rawat inap yang lebih standar dan berkualitas di seluruh rumah sakit, diharapkan pengalaman kita sebagai pasien akan jauh lebih baik, nggak peduli berapa pun iuran yang kita bayarkan.

Mari kita dukung program JKN dan tunggu pengumuman resmi mengenai iuran KRIS. Semoga keputusan yang diambil nanti benar-benar adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Saksikan video ini untuk gambaran lebih lanjut:

(Catatan: Video ID perlu disesuaikan jika ada video relevan dari artikel asli)

Bagaimana pendapat kamu soal penghapusan kelas BPJS dan rencana KRIS ini? Kira-kira berapa ya iuran yang pas buat sistem baru nanti? Yuk, diskusikan di kolom komentar di bawah!

Posting Komentar