Garis Kemiskinan BPS vs. Bank Dunia: Kok Bisa Beda? Ini Lho Cara Hitungnya!

Table of Contents

Belakangan ini, isu soal garis kemiskinan memang lagi hangat banget dibahas. Ini bukan tanpa alasan, soalnya ada laporan dari Bank Dunia yang bikin kaget. Laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 dari Bank Dunia bilang kalau angka penduduk miskin di Indonesia bisa tembus 60,3% di tahun 2024. Tapi angka ini dihitung pakai standar ambang batas kemiskinan buat negara berpendapatan menengah-atas mereka. Nah, ini beda jauh banget kan sama angka kemiskinan resmi yang biasa dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)? Makanya banyak yang bingung, kok bisa beda sih? Sebenarnya gimana sih cara hitung garis kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia? Yuk, kita bedah satu-satu biar nggak penasaran lagi!

Garis Kemiskinan Ala BPS: Fokus pada Pengeluaran Minimum¶

BPS punya cara sendiri buat nentuin siapa aja yang masuk kategori miskin di Indonesia. Metode yang dipakai BPS itu namanya metode pengeluaran (expenditure approach). Jadi, mereka ngitung berapa sih pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang per bulan buat bisa hidup layak, baik buat kebutuhan pangan maupun non-pangan.

Ada dua komponen utama dalam perhitungan garis kemiskinan BPS, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan total (GK) itu ya gabungan dari GKM dan GKBM.

GKM itu dihitung berdasarkan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan buat memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari. BPS udah nentuin nih paket komoditi makanan dasar yang dibutuhkan buat mencapai angka kalori itu. Paket komoditi ini terdiri dari 52 jenis komoditi makanan yang dianggap mewakili pola konsumsi sebagian besar penduduk miskin di Indonesia. Mereka juga ngitung berapa harga rata-rata dari komoditi-komoditi ini di berbagai wilayah.

Selain makanan, BPS juga ngitung GKBM. GKBM ini merepresentasikan nilai pengeluaran minimum buat kebutuhan non-makanan esensial. Kebutuhan non-makanan ini macem-macem, mulai dari perumahan, sandang (pakaian), kesehatan, pendidikan, sampai kebutuhan dasar lainnya. Paket komoditi non-makanan ini terdiri dari 51 jenis di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sama kayak GKM, BPS juga ngitung berapa harga rata-rata dari komoditi-komoditi non-makanan ini.

Jadi, intinya, BPS itu nyurvei pengeluaran rumah tangga lewat survei rutin mereka, salah satunya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari data pengeluaran ini, BPS nentuin ambang batas pengeluaran per kapita per bulan. Kalau pengeluaran per kapita di suatu rumah tangga ada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang udah ditetapin, maka semua anggota rumah tangga itu dianggap miskin. Metode ini dianggap pas buat ngukur kemiskinan di tingkat nasional dan daerah, serta ngeliat gimana perkembangan kemiskinan dari waktu ke waktu di Indonesia.

Garis Kemiskinan Ala Bank Dunia: Standar Internasional Berbasis PPP¶

Nah, beda sama BPS yang bikin garis kemiskinan spesifik buat Indonesia, Bank Dunia itu biasanya pakai standar kemiskinan internasional. Standar ini dipakai biar gampang ngebandingin tingkat kemiskinan antar negara di seluruh dunia. Bank Dunia punya beberapa ambang batas kemiskinan internasional, tergantung dari tingkat pendapatan negaranya.

Ambang batas yang paling sering kita denger mungkin yang buat negara miskin banget, yaitu $2.15 per hari (ini angka per Oktober 2022, sebelumnya $1.90). Ini adalah garis kemiskinan internasional “ekstrem”. Tapi, seiring dengan naiknya pendapatan di banyak negara, Bank Dunia juga ngenalin garis kemiskinan yang lebih tinggi buat merefleksikan bahwa arti “miskin” itu bisa beda di negara yang lebih kaya.

Ada dua ambang batas tambahan yang relevan buat negara berpendapatan menengah:
1. $3.65 per hari: Ini buat negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income countries).
2. $6.85 per hari: Ini buat negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income countries).

Nah, angka 60,3% kemiskinan di Indonesia yang disebut Bank Dunia itu dihitung pakai ambang batas $6.85 per hari per kapita. Kenapa pakai yang ini? Soalnya Indonesia saat ini masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas versi Bank Dunia. Ambang batas ini merepresentasikan median garis kemiskinan nasional di negara-negara yang masuk kategori upper-middle income.

Penting juga dicatat, angka dolar ini itu bukan nilai tukar dolar biasa ya, tapi pakai konsep Purchasing Power Parity (PPP). PPP itu nilai tukar mata uang yang disesuaikan dengan daya beli barang dan jasa di negara masing-masing. Jadi, $6.85 PPP di Indonesia itu artinya punya daya beli yang setara dengan $6.85 di Amerika Serikat, tapi diukur pakai harga barang dan jasa di Indonesia. Tujuannya biar perbandingannya adil, karena biaya hidup kan beda-beda di tiap negara.

Sama kayak BPS, Bank Dunia juga pakai data survei pengeluaran rumah tangga (seperti Susenas di Indonesia) buat ngitung jumlah penduduk yang pengeluarannya ada di bawah ambang batas $6.85 PPP per hari. Data pengeluaran rupiah dari Susenas itu dikonversi dulu ke dalam satuan PPP dolar, baru kemudian dicocokkan sama ambang batas $6.85.

Kenapa Angkanya Beda Jauh?¶

Setelah tahu cara hitungnya, jadi kelihatan jelas kan kenapa angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia (dengan standar $6.85 PPP) bisa beda jauuuh banget?

Perbedaan utama terletak pada ambang batas kemiskinan itu sendiri.

• BPS: Menentukan garis kemiskinan berdasarkan perhitungan pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar (pangan dan non-pangan) spesifik buat konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan pola konsumsi dan harga lokal. Garis ini cenderung lebih rendah karena fokus pada “minimal” untuk bertahan hidup berdasarkan standar lokal.
• Bank Dunia ($6.85 PPP): Menggunakan ambang batas internasional yang merepresentasikan standar hidup “minimal” di negara-negara berpendapatan menengah ke atas, yang tentu saja standar minimarketnya lebih tinggi daripada standar minimum di negara miskin atau bahkan menengah ke bawah. Angka $6.85 PPP per hari (setara sekitar Rp 32.000 - Rp 35.000 per hari atau Rp 960.000 - Rp 1.050.000 per bulan per kapita, tergantung nilai PPP terbaru) itu secara nominal jauh lebih tinggi daripada Garis Kemiskinan BPS nasional yang biasanya berkisar di angka Rp 500.000 - Rp 600.000 per kapita per bulan.

Dengan ambang batas yang jauh lebih tinggi, wajar saja kalau jumlah penduduk yang pengeluarannya di bawah ambang batas tersebut jadi jauh lebih banyak. Itulah kenapa angka 60,3% muncul ketika menggunakan standar Bank Dunia $6.85 PPP, dibandingkan angka kemiskinan BPS yang single digit (biasanya di bawah 10%).

Selain perbedaan ambang batas, ada juga kemungkinan perbedaan tipis dalam cara mengolah data survei atau komponen non-makanan yang dianggap esensial, meskipun Bank Dunia biasanya mengandalkan data resmi dari negara seperti Susenas. Namun, perbedaan paling signifikan tetap ada di nilai ambang batas yang dipakai.

Beda Angka, Beda Makna?¶

Melihat dua angka yang berbeda drastis ini kadang bikin bingung ya. Angka BPS bilang kemiskinan di Indonesia relatif rendah (kalau pakai standar nasional), tapi Bank Dunia bilang bisa sangat tinggi kalau pakai standar internasional buat negara setara Indonesia.

Ini bukan berarti salah satu hitungan itu salah. Keduanya benar dalam konteks penggunaannya masing-masing:

• Garis Kemiskinan BPS itu penting banget buat pemerintah Indonesia. Angka ini dipakai buat memantau efektivitas program pengentasan kemiskinan, nentuin target kebijakan, dan ngeliat distribusi kemiskinan antar daerah atau antar kelompok masyarakat. Ini adalah ukuran kemiskinan relatif terhadap standar hidup minimum di Indonesia.
• Garis Kemiskinan Bank Dunia itu penting buat perbandingan internasional. Angka ini dipakai buat ngeliat posisi Indonesia dibanding negara lain, ngukur kontribusi Indonesia terhadap upaya pengentasan kemiskinan global, dan ngeliat seberapa jauh negara kita “tertinggal” atau “maju” dalam hal standar hidup dasar dibanding negara-negara lain dengan tingkat ekonomi yang mirip. Ini adalah ukuran kemiskinan relatif terhadap standar hidup minimum global (atau regional, tergantung ambang batasnya).

Jadi, kalau BPS bilang angka kemiskinan sekian persen, itu artinya sekian persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar pengeluaran minimum nasional yang ditetapkan BPS. Sementara kalau Bank Dunia bilang angka kemiskinan sekian persen pakai standar $6.85 PPP, itu artinya sekian persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah standar hidup yang dianggap “miskin” di negara-negara berpendapatan menengah ke atas secara internasional.

Kedua ukuran ini memberikan perspektif yang berbeda tapi sama-sama penting. Angka BPS menunjukkan tantangan kemiskinan internal kita, sementara angka Bank Dunia menunjukkan seberapa jauh kita perlu “mengejar” standar hidup yang dianggap layak di tingkat global buat negara-negara yang sudah punya tingkat pendapatan menengah ke atas.

Memahami Konteks adalah Kunci¶

Ketika mendengar atau membaca data soal kemiskinan, apalagi dari sumber yang berbeda seperti BPS dan Bank Dunia, kunci utamanya adalah memahami konteks dan metode perhitungan yang digunakan. Jangan langsung panik lihat angka yang tinggi, tapi pahami dulu itu dihitung pakai standar yang mana.

Laporan Bank Dunia yang pakai standar $6.85 PPP ini sebenarnya ngasih “tamparan” halus buat kita semua. Angka 60,3% itu nunjukkin kalau meskipun secara standar minimum nasional angka kemiskinan kita sudah lumayan baik, tapi kalau kita mau ngebandingin diri sama negara-negara lain yang udah selevel (upper-middle income), ternyata masih banyak banget penduduk kita yang hidupnya masih jauh dari standar minimal negara-negara tersebut. Ini jadi PR besar buat gimana caranya meningkatkan pendapatan dan daya beli mayoritas penduduk biar standar hidup mereka bisa naik, nggak cuma cukup secara lokal tapi juga lebih mendekati standar internasional.

Perbedaan angka ini juga menunjukkan kompleksitas mengukur kesejahteraan. Kemiskinan bukan cuma soal punya cukup uang buat makan, tapi juga akses terhadap layanan dasar berkualitas, kesempatan, dan kemampuan buat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. BPS berusaha menangkap ini lewat komponen non-makanan mereka, sementara Bank Dunia dengan ambang batas yang lebih tinggi secara implisit memasukkan kebutuhan yang lebih luas.

Memahami perbedaan metode ini penting agar kita tidak salah tafsir terhadap data dan bisa melihat gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Baik angka BPS maupun Bank Dunia, keduanya sama-sama menjadi indikator penting yang perlu dicermati oleh pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Gimana nih menurut kalian, penjelasannya udah cukup jelas belum? Mana cara hitung garis kemiskinan yang paling pas buat ngukur kondisi di Indonesia saat ini menurut pandangan kalian? Yuk, diskusi bareng di kolom komentar!