Istitha'ah Haji: Kenapa Saudi Sampai 'Ancam' Kuota Jemaah Indonesia?

Table of Contents

Baru-baru ini, sebuah isu cukup mengejutkan muncul terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah asal Indonesia. Pihak Kerajaan Arab Saudi dikabarkan mewacanakan pemangkasan kuota haji untuk Indonesia di tahun 2026 mendatang. Alasan utama yang mencuat dari wacana tersebut adalah terkait kondisi istitha’ah jemaah haji, khususnya dari sisi kesehatan.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan protes yang diterima dari Saudi. “Mereka (pihak Saudi) protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala ‘Kenapa Anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri’,” ujar Dahnil mengulang keluhan dari Kementerian Haji Saudi. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi kesehatan jemaah adalah perhatian serius bagi tuan rumah.

Dahnil menegaskan bahwa persoalan istitha’ah kesehatan ini harus menjadi evaluasi mendalam bagi pihak Indonesia. Banyak jemaah yang diberangkatkan, menurut pengakuan Saudi, ternyata secara kesehatan tidak dalam kondisi prima. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana syarat istitha’ah ini benar-benar ditegakkan dalam proses persiapan dan keberangkatan jemaah di Tanah Air?

Di Indonesia sendiri, istitha’ah haji bukan sekadar istilah asing, melainkan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi calon jemaah. Tanpa terpenuhinya syarat ini, seseorang belum bisa dianggap memenuhi panggilan Allah SWT untuk berhaji. Lantas, apa sebetulnya yang dimaksud dengan istitha’ah haji itu?

Apa Itu Istitha’ah Haji?¶

Secara bahasa, kata istitha’ah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemampuan, kesanggupan, atau kekuatan. Dalam konteks ibadah haji, istitha’ah merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat. Ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya finansial, tetapi juga fisik, mental, dan keamanan perjalanan.

Ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan stamina fisik dan mental yang luar biasa. Serangkaian ritual haji, mulai dari tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga melempar jumrah, semuanya memerlukan pergerakan dan ketahanan fisik yang cukup. Oleh karena itu, aspek kemampuan fisik menjadi sangat krusial dalam menentukan istitha’ah seseorang.

Sejarah panjang pelaksanaan haji menunjukkan bahwa kemampuan fisik selalu menjadi perhatian. Jarak tempuh yang jauh, kondisi cuaca ekstrem di Tanah Suci, hingga kepadatan jutaan jemaah dari seluruh dunia menuntut kondisi kesehatan yang optimal agar ibadah dapat terlaksana dengan lancar dan mabrur. Mengabaikan aspek ini sama dengan membahayakan diri sendiri dan potensi menyulitkan jemaah lain serta pihak penyelenggara.

Memiliki istitha’ah bukan hanya soal bisa sampai di Mekah dan Madinah, tetapi juga soal kemampuan untuk secara mandiri (atau dengan bantuan minimal) melaksanakan rukun dan wajib haji dengan sempurna. Ini adalah bukti kesiapan seorang hamba dalam menjawab panggilan Allah yang agung, yang memang ditujukan hanya bagi mereka yang mampu.

Istitha’ah Menurut Pandangan Fiqih¶

Para ulama fiqih telah menjelaskan secara rinci mengenai makna istitha’ah dalam ibadah haji. Salah satu pandangan yang sering dijadikan rujukan adalah dari Imam Asy-Syafi’i, pendiri mazhab Syafi’i yang mayoritas dianut di Indonesia. Beliau membagi istitha’ah haji ke dalam dua macam, berdasarkan gabungan kemampuan fisik dan harta.

Pertama, istitha’ah yang sempurna, yaitu mampu secara jasmani (fisik) dan harta. Seseorang yang masuk dalam kategori ini memiliki kesehatan yang prima dan juga kecukupan harta untuk membiayai perjalanan dan kebutuhan selama di Tanah Suci, serta meninggalkan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan. Jemaah dalam kategori ini dianggap mampu secara penuh untuk melaksanakan haji secara langsung oleh dirinya sendiri.

Implikasi dari istitha’ah jenis pertama ini adalah bahwa orang tersebut wajib melaksanakan haji sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jika ia menunda-nunda hajinya tanpa alasan syar’i hingga meninggal dunia, maka ia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kemampuan yang sempurna menuntut pelaksanaan yang sempurna pula, yakni dengan kehadiran fisiknya di Tanah Suci untuk menunaikan seluruh manasik haji.

Kedua, istitha’ah yang tidak sempurna, yaitu tidak mampu secara jasmani (fisik) tetapi mampu secara harta. Ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki harta yang cukup untuk membiayai haji, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh dan melaksanakan rangkaian ibadah haji yang berat. Mungkin karena sakit permanen, lumpuh, usia sangat tua dan lemah, atau kondisi lain yang membuatnya tidak mampu secara fisik untuk bergerak secara aktif.

Bagi muslim yang termasuk dalam kategori kedua ini, kewajiban haji tetap jatuh padanya karena ia mampu secara finansial. Namun, karena keterbatasan fisik, ia diperbolehkan, bahkan dalam beberapa pandangan diwajibkan, untuk menunaikan hajinya dengan cara diwakilkan oleh orang lain yang disebut badal haji. Orang yang mewakili (mutamawwil) harus sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu dan merupakan orang yang amanah.

Biaya untuk badal haji ini ditanggung oleh orang yang diwakilkan (atau dari hartanya jika ia sudah meninggal). Konsep badal haji ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam mengakomodasi keterbatasan manusia, sambil tetap menjaga kewajiban ibadah bagi yang mampu secara finansial namun tidak fisik. Ini juga menegaskan bahwa kemampuan fisik adalah salah satu pilar penting dari istitha’ah haji yang ideal.

Para ulama lain mungkin memiliki perincian yang sedikit berbeda, namun esensinya sama: istitha’ah mencakup kemampuan finansial, fisik, dan mental yang memadai. Kemampuan fisik dan mental sangat penting karena haji bukanlah sekadar perjalanan wisata, melainkan ibadah yang sarat dengan aktivitas fisik dan membutuhkan kesiapan mental untuk menghadapi berbagai kondisi di lapangan.

Istitha’ah Kesehatan dalam Peraturan Indonesia¶

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan istitha’ah kesehatan sebagai syarat mutlak keberangkatan jemaah haji. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji. Regulasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa jemaah yang berangkat benar-benar sehat dan mampu beribadah.

Menurut Permenkes 15/2016, istitha’ah kesehatan adalah “kemampuan dari segi aspek kesehatan Jemaah Haji yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan, agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.” Definisi ini menekankan bahwa kemampuan kesehatan tidak hanya dirasakan secara subyektif oleh calon jemaah, tetapi harus terukur melalui proses pemeriksaan medis yang komprehensif.

Regulasi ini menetapkan empat kategori status kesehatan jemaah haji:
1. Istitha’ah Kesehatan: Jemaah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk berangkat haji.
2. Istitha’ah Kesehatan dengan Pendampingan: Jemaah memiliki kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan pendampingan khusus selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
3. Tidak Istitha’ah Kesehatan Sementara: Jemaah memiliki kondisi kesehatan yang bisa diperbaiki atau disembuhkan dalam jangka waktu tertentu sebelum waktu keberangkatan. Mereka diberi kesempatan untuk pengobatan dan pemeriksaan ulang.
4. Tidak Istitha’ah Kesehatan Permanen: Jemaah memiliki kondisi kesehatan berat atau kronis yang tidak memungkinkan untuk sembuh atau diperbaiki dalam waktu singkat, sehingga dinyatakan tidak mampu untuk berangkat haji pada tahun tersebut.

Penetapan status ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan berjenjang, mulai dari tingkat Puskesmas di daerah asal jemaah, hingga Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan yang mungkin timbul selama ibadah haji dan memberikan intervensi yang diperlukan, atau bahkan menunda keberangkatan jika kondisi jemaah dinilai terlalu berisiko tinggi.

Adanya regulasi yang jelas mengenai istitha’ah kesehatan menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya aspek ini. Namun, laporan dari pihak Saudi mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan mungkin masih menghadapi tantangan. Entah karena proses skrining yang kurang ketat, atau adanya jemaah yang memaksakan diri berangkat meski kondisinya tidak ideal, atau mungkin faktor lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Pentingnya Istitha’ah Kesehatan Bagi Jemaah dan Saudi¶

Memastikan jemaah haji dalam kondisi sehat sebelum berangkat memiliki banyak manfaat, baik bagi jemaah itu sendiri maupun bagi pihak penyelenggara, termasuk Arab Saudi sebagai tuan rumah.

Bagi jemaah, istitha’ah kesehatan adalah kunci agar mereka dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan optimal. Ibadah haji memerlukan energi fisik yang besar. Cuaca panas, keramaian yang ekstrem, jarak antar lokasi ritual yang kadang cukup jauh (meskipun banyak fasilitas transportasi, berjalan kaki seringkali tak terhindarkan), dan jadwal yang padat bisa menjadi beban berat bagi jemaah yang kesehatannya kurang baik. Jemaah yang sakit parah atau lemah berisiko tinggi mengalami perburukan kondisi, kesulitan menyelesaikan manasik, bahkan membahayakan keselamatannya. Memiliki istitha’ah kesehatan memungkinkan jemaah fokus pada kekhusyukan ibadah, bukan terpecah perhatiannya karena masalah kesehatan.

Selain itu, jemaah yang sehat juga lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan orang lain. Ini mengurangi beban petugas pendamping atau jemaah lain yang seharusnya bisa lebih fokus pada ibadahnya sendiri. Haji adalah perjalanan spiritual individu, dan kemampuan untuk menunaikannya dengan kekuatan sendiri memberikan kepuasan spiritual yang berbeda.

Bagi Arab Saudi sebagai tuan rumah, kedatangan jemaah dengan kondisi kesehatan yang baik sangat membantu kelancaran penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Jutaan jemaah berkumpul dalam satu waktu dan lokasi yang terbatas. Jika banyak jemaah yang sakit atau lemah, ini akan membebani fasilitas kesehatan yang disediakan Saudi, mulai dari klinik, rumah sakit, hingga paramedis di setiap sektor.

Protes dari Saudi yang menyebut “mengirim jemaah haji yang sudah mau meninggal” mencerminkan beban logistik dan medis yang mereka hadapi. Merawat jemaah yang sakit parah membutuhkan sumber daya manusia, peralatan, dan obat-obatan yang tidak sedikit. Hal ini juga bisa mengganggu alur pergerakan jemaah secara umum jika penanganan medis membutuhkan evakuasi atau penanganan khusus di lokasi-lokasi padat manasik.

Selain beban medis, jemaah yang tidak sehat juga bisa menjadi penyebar penyakit menular. Di tengah kerumunan besar, risiko penularan sangat tinggi. Memastikan jemaah yang berangkat dalam kondisi sehat adalah salah satu langkah pencegahan wabah penyakit selama musim haji, yang tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Saudi demi keselamatan seluruh jemaah dari berbagai negara.

Intinya, istitha’ah kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Jemaah bertanggung jawab menjaga kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab melakukan skrining yang ketat serta edukasi yang memadai. Keluhan dari Saudi adalah indikasi bahwa ada area yang perlu perbaikan serius dalam sistem penyelenggaraan haji di Indonesia terkait aspek kesehatan ini.

Proses Penilaian Istitha’ah Kesehatan¶

Bagaimana sebenarnya proses untuk menentukan apakah seorang calon jemaah haji dinyatakan istitha’ah atau tidak dari segi kesehatan di Indonesia? Proses ini melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan yang terstruktur dan berjenjang, sesuai dengan Permenkes 15/2016.

Tahap pertama adalah pemeriksaan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas. Calon jemaah yang sudah mendaftar dan masuk dalam daftar tunggu biasanya akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan awal ini. Pemeriksaan dasar meliputi pengukuran tekanan darah, denyut nadi, suhu, pernapasan, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan fisik umum. Riwayat penyakit yang pernah diderita jemaah juga akan dicatat.

Jika dari pemeriksaan dasar ditemukan potensi masalah atau jemaah memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, paru-paru, ginjal, atau lainnya, maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan yang lebih mendalam.

Tahap kedua adalah pemeriksaan lanjutan di Puskesmas atau dirujuk ke Rumah Sakit. Pemeriksaan ini bisa meliputi tes laboratorium (darah, urin), rekam jantung (EKG), rontgen dada, dan pemeriksaan spesifik lainnya sesuai dengan riwayat penyakit atau temuan pada pemeriksaan dasar. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian terhadap kesehatan mental atau kejiwaan jemaah. Kesiapan mental sangat penting mengingat tekanan dan tantangan psikologis yang mungkin dihadapi selama ibadah haji.

Setelah serangkaian pemeriksaan ini selesai, tim medis di tingkat kabupaten/kota atau provinsi akan melakukan rekapitulasi dan penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil penilaian inilah yang akan menetapkan status istitha’ah kesehatan jemaah: Istitha’ah, Istitha’ah dengan pendampingan, Tidak Istitha’ah Sementara, atau Tidak Istitha’ah Permanen.

Jemaah yang dinyatakan Istitha’ah atau Istitha’ah dengan pendampingan dapat melanjutkan proses persiapan keberangkatan. Sementara yang Tidak Istitha’ah Sementara akan diberikan rekomendasi pengobatan dan dijadwalkan untuk pemeriksaan ulang. Bagi yang Tidak Istitha’ah Permanen, mereka tidak dapat berangkat haji pada tahun tersebut.

Proses ini idealnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum jadwal keberangkatan agar jemaah yang perlu perbaikan kesehatan memiliki waktu yang cukup. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, bahkan sebelum mendaftar haji, juga harus terus digalakkan. Kualitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan di setiap tingkatan sangat menentukan keberhasilan dalam menyaring jemaah yang benar-benar siap secara fisik dan mental.

Kondisi Kesehatan yang Umum Mempengaruhi Istitha’ah¶

Ada beberapa jenis kondisi kesehatan yang paling sering menjadi faktor penentu apakah seseorang dinyatakan istitha’ah atau tidak dari segi fisik untuk berhaji. Penyakit kronis dan kondisi yang membatasi mobilitas adalah yang paling disorot.

Penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan hipertensi yang tidak terkontrol, sangat berisiko tinggi di tengah aktivitas fisik dan cuaca panas ekstrem di Tanah Suci. Stres fisik saat tawaf atau sa’i, ditambah suhu tinggi, bisa memicu serangan jantung atau komplikasi serius lainnya.

Penyakit pernapasan kronis seperti asma berat yang tidak terkontrol, PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis), atau bronkitis kronis juga bisa menjadi masalah besar. Udara yang kering dan berdebu, serta kepadatan jemaah, dapat memicu kekambuhan atau perburukan kondisi pernapasan. Aktivitas fisik saat manasik juga membutuhkan kapasitas paru-paru yang baik.

Diabetes melitus, terutama yang tidak terkontrol dengan baik, dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Risiko luka yang sulit sembuh, infeksi, dehidrasi, hingga hipoglikemia (gula darah terlalu rendah) atau hiperglikemia (gula darah terlalu tinggi) di tengah jadwal yang padat sangat tinggi.

Gangguan mobilitas akibat stroke, rheumatoid arthritis berat, atau kondisi muskuloskeletal lain yang membatasi kemampuan berjalan jauh atau berdiri lama bisa menyulitkan pelaksanaan manasik. Meskipun ada fasilitas kursi roda, banyak bagian dari ibadah haji yang lebih baik dan sah jika dilakukan dengan berjalan kaki.

Selain penyakit fisik, kondisi kejiwaan atau mental juga dinilai. Gangguan mental berat seperti skizofrenia, depresi berat dengan kecenderungan bunuh diri, atau demensia yang parah dapat membuat jemaah bingung, sulit berinteraksi, atau bahkan membahayakan diri sendiri atau orang lain di tengah keramaian. Kesiapan mental untuk menghadapi stres, kesabaran dalam antrean panjang, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru adalah penting.

Penyakit menular aktif seperti TBC aktif juga bisa menunda keberangkatan demi mencegah penularan di antara jemaah. Kanker stadium lanjut atau penyakit terminal lainnya yang prognosisnya buruk juga biasanya membuat jemaah dinyatakan tidak istitha’ah permanen.

Penting untuk diingat bahwa memiliki salah satu kondisi ini tidak otomatis membuat seseorang tidak istitha’ah. Penilaian didasarkan pada tingkat keparahan, stabilitas kondisi, dan kemampuan jemaah untuk mengelola penyakitnya. Pemeriksaan yang komprehensif oleh tim medis yang kompeten adalah kunci dalam menentukan status istitha’ah kesehatan ini.

Solusi dan Evaluasi untuk Meningkatkan Istitha’ah¶

Respons dari pihak Saudi mengenai kondisi kesehatan jemaah Indonesia harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas istitha’ah kesehatan jemaah haji di masa mendatang.

Pertama, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Calon jemaah perlu diberi pemahaman bahwa haji membutuhkan fisik yang prima, dan persiapan kesehatan dimulai jauh sebelum jadwal keberangkatan. Gaya hidup sehat, pola makan seimbang, rutin berolahraga, dan mengelola stres adalah investasi penting untuk istitha’ah.

Kedua, penguatan sistem pemeriksaan kesehatan haji di semua tingkatan. Perlu dipastikan bahwa petugas medis yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi yang memadai, fasilitas pemeriksaan memadai, dan prosesnya dilakukan dengan teliti dan tanpa kompromi. Integritas petugas medis juga krusial agar penilaian istitha’ah dilakukan secara obyektif berdasarkan kondisi medis jemaah.

Ketiga, pembinaan kesehatan berkelanjutan bagi calon jemaah yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu. Pemerintah bisa memfasilitasi program medical check-up berkala dan memberikan pendampingan kesehatan, terutama bagi jemaah yang sudah berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit kronis. Ini bisa dilakukan melalui Puskesmas bekerja sama dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) atau organisasi masyarakat.

Keempat, peningkatan koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Data kesehatan jemaah harus terintegrasi dengan baik dalam sistem informasi haji, sehingga pemantauan kondisi kesehatan jemaah dapat dilakukan sejak pendaftaran hingga menjelang keberangkatan.

Kelima, evaluasi ulang kriteria istitha’ah secara berkala sesuai dengan perkembangan medis dan kondisi pelaksanaan haji di Tanah Suci. Jika memang ditemukan banyak kasus jemaah dengan kondisi tertentu yang menimbulkan masalah, mungkin kriteria kelayakan perlu disesuaikan.

Terakhir, penting juga memperkuat peran pendampingan medis selama pelaksanaan haji di Tanah Suci. Tim kesehatan haji Indonesia yang bertugas di Saudi harus memiliki jumlah yang memadai, kompetensi yang tinggi, dan fasilitas yang cukup untuk menangani jemaah yang membutuhkan bantuan medis selama di sana.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas kesehatan jemaah haji Indonesia semakin baik. Ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan dari Saudi, tetapi yang terpenting adalah untuk memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, nyaman, dan meraih haji yang mabrur.

Persoalan istitha’ah kesehatan ini menunjukkan bahwa ibadah haji memang bukan perjalanan biasa. Ia menuntut kesiapan holistik dari seorang muslim. Keluhan dari Saudi ini adalah teguran keras yang harus dijawab dengan perbaikan nyata dalam sistem penyelenggaraan haji kita. Kuota jemaah haji adalah amanah besar, dan memberangkatkan mereka yang istitha’ah adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT dan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi sebagai penjaga Dua Kota Suci.

Apa pendapat Anda mengenai pentingnya istitha’ah kesehatan bagi jemaah haji? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!